Tahun 2024 menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk menghapus nama Presiden Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998. Keputusan ini memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan politisi, karena melibatkan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Artikel ini akan membahas alasan penghapusan tersebut, dampaknya bagi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pandangan berbagai pihak terkait langkah ini.
Latar Belakang TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 adalah keputusan penting yang diambil pada masa awal reformasi. Setelah lengsernya Soeharto pada Mei 1998, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memberantas KKN, yang dianggap berkembang pesat selama 32 tahun masa Orde Baru. Pada saat itu, TAP MPR 11/1998 dikeluarkan sebagai bentuk komitmen politik untuk menindaklanjuti pemberantasan KKN dan memastikan bahwa segala tindakan korupsi di masa lalu akan ditangani.
TAP ini tidak hanya mencakup penguatan komitmen negara terhadap reformasi, tetapi juga secara khusus menyebutkan nama Soeharto sebagai simbol KKN yang harus dijadikan fokus pemberantasan.
Mengapa Nama Soeharto Dihapus?
Pada 2024, MPR secara resmi menghapus nama Soeharto dari TAP MPR 11/1998. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa menyebut individu secara spesifik dalam suatu ketetapan dianggap tidak adil dan berpotensi menimbulkan interpretasi hukum yang bias. Berikut beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penghapusan nama Soeharto:
- Prinsip Keadilan Hukum
Menurut para anggota MPR yang mendukung penghapusan, menyebut nama Soeharto dalam TAP tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum. Mereka berpendapat bahwa proses hukum terhadap tindakan korupsi tidak seharusnya difokuskan pada satu individu, melainkan pada keseluruhan sistem yang memfasilitasi korupsi tersebut. - Fokus pada Pemberantasan KKN Secara Menyeluruh
Salah satu alasan penghapusan adalah untuk memperluas cakupan pemberantasan KKN. Para pengambil keputusan berargumen bahwa menyebut nama Soeharto dalam TAP membatasi upaya penegakan hukum terhadap pelaku KKN lainnya yang juga berperan selama masa Orde Baru. Dengan dihapusnya nama Soeharto, diharapkan fokus pada pemberantasan KKN akan lebih merata. - Upaya untuk Mewujudkan Rekonsiliasi
Penghapusan nama Soeharto juga dinilai sebagai langkah untuk mempercepat rekonsiliasi nasional. Indonesia, sejak era reformasi, telah berusaha menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh konflik politik dan pemerintahan Orde Baru. Beberapa kalangan menilai bahwa pencantuman nama Soeharto secara eksplisit dalam TAP MPR 11/1998 dapat menjadi penghambat bagi rekonsiliasi bangsa. - Pertimbangan Politik
Tidak sedikit yang berpendapat bahwa penghapusan ini juga terkait dengan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Soeharto, meskipun telah meninggal dunia, masih memiliki pengaruh besar melalui keluarga dan kroni politiknya. Penghapusan namanya dari TAP MPR dianggap sebagai cara untuk menghindari potensi konflik politik di masa depan.
Dampak Penghapusan Nama Soeharto
Keputusan ini memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik secara hukum maupun politik, serta memengaruhi opini publik.
- Dampak Hukum
Secara hukum, penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR 11/1998 tidak serta merta membebaskan mantan presiden itu dari dugaan pelanggaran hukum di masa Orde Baru. Namun, keputusan ini bisa mengurangi fokus pada kasus individu dan lebih mengedepankan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, masih dapat melanjutkan penyelidikan dan penindakan terkait dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Soeharto tanpa harus terikat dengan TAP tersebut. - Reaksi Publik dan Keluarga Soeharto
Penghapusan nama Soeharto mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Keluarga Soeharto menyambut baik keputusan ini karena dianggap sebagai upaya pemulihan nama baik mantan presiden. Namun, kelompok reformis yang dulu mendorong keluarnya TAP MPR 11/1998 menilai penghapusan ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi. - Dampak terhadap Pemberantasan KKN
Pertanyaan besar yang muncul dari penghapusan ini adalah dampaknya terhadap pemberantasan KKN. Bagi sebagian besar aktivis anti-korupsi, TAP MPR 11/1998 menjadi simbol komitmen negara untuk membongkar praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru. Dengan dihilangkannya nama Soeharto, muncul kekhawatiran bahwa penegakan hukum terhadap KKN akan semakin lemah, terutama terkait kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik masa lalu.
Apa Kata Pengamat?
Pengamat politik dan hukum menilai bahwa keputusan penghapusan ini memiliki aspek positif dan negatif. Prof. Asep Warlan Yusuf, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR 11/1998 mungkin lebih merupakan langkah simbolis daripada langkah substantif. Menurutnya, pemberantasan KKN tidak bisa hanya mengandalkan dokumen hukum, melainkan harus diwujudkan dalam penegakan hukum yang nyata dan konsisten. “Dengan atau tanpa nama Soeharto dalam TAP, yang terpenting adalah bagaimana upaya pemberantasan korupsi dijalankan dengan efektif,” katanya.
Kesimpulan
Penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan hukum, politik, dan sosial. Meskipun banyak pihak yang mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan perbaikan sistem, sebagian lain menganggapnya sebagai kemunduran dalam pemberantasan KKN yang diharapkan dari masa reformasi. Yang jelas, perdebatan mengenai warisan Orde Baru dan dampaknya terhadap masa depan Indonesia masih akan terus berlangsung.